Pemerintah Diminta Bijaksana Soal Tunjangan Perangkat Desa

Amurang,
Belakangan ini, Pemkab Minsel mengaku bermasalah soal keuangan. Bahkan menyebut banyak kebijakan belum dilakukan sebagaimana mestinya. Termasuk soal ADD, P2SPP dan tunjangan perangkat desa. Merasa hal diatas kini semakin surut. Maka DPRD Minsel meminta Pemkab Minsel harus bijaksana mengatur keuangan daerah.
Demikian dikatakan Boy Tumiwa, BSc anggota DPRD Minsel kemarin. Kata Tumiwa, Pemkab Minsel harus bijaksana soal keuangan. ‘’Kasihan kalau ADD, P2SPP atau tunjangan perangkat desa belum dibayarkan. Itu juga sudah tertata di APBD berjalan. Ingat, dana tersebut untuk kelanjutan pembangunan desa. Bukan untuk kepentingan masing-masing kumtua,’’ ungkap Tumiwa. Lanjut dikatakan anggota FPDIP DPRD Minsel ini, seharusnya Pemkab Minsel lebih bijaksana menyelesaikan masalah-masalah yang kini terjadi. ‘’Ingat pula, hanya karena masalah belum dibayarkannya dana yang sudah tertata di APBD. Lantas, para Kumtua dan perangkat desa melakukan mogok kerja. Siapa yang rugi. Olehnya, pemkab Minsel diminta bijaksana menyelesaikan masalah demi masalah belakangan ini,’’ tukas Tumiwa adalah anggota Komisi A tersebut.
Kepala Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan Dan Aset (DPKPDA) Minsel Drs Boy Pandeirot ketika dikonfirmasi menyebut hal itu perlahan dilakukan. ‘’Siapa yang tidak ingin kalau kami bijaksana. Hanya saja, kami juga selalu terbentur dengan keuangan yang berasal dari pemerintah pusat. Sekali lagi, pihaknya ingin memberikan yang terbaik bagi perangkat desa,’’ sebut Pandeirot.( Rs)